jump to navigation

Berikut Penjabaran Pasal Memodifikasi Motor Diancam Kurungan 1 Tahun Penjara 07/09/2014

Posted by ARIPITSTOP in OTOMOTIF.
Tags:
trackback

pasal

Bagi biker memang terlihat agak aneh ketika melihat spanduk dan membaca penabaran pasal yang melarang memodifikasi motor kita, lawong modif motor sendiri kok diancam kurungan 1 tahun atau denda 24juta… sama saja hukumannya pejabat2 yang pada korupsi dong.

Nach saya ambil dari www.hukumonline.com disini sudah diterangkan mengenai pasal tersebut terutama yang ada di spanduk. Monggo dibaca :


 

Pertanyaan:

Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor
Di Indonesia banyak bengkel-bengkel yang menyediakan jasa modifikasi, pertanyaan saya: 1. Apakah mereka harus ijin setiap memodifikasi kendaraanya baik roda 2 atau roda 4? 2. Apakah saya harus ke Dirjen Perhubungan Darat untuk izin tipe ketika membeli aksesoris motor dan saya pasang untuk modifikasi?
Jawaban:
https://i0.wp.com/images.hukumonline.com/frontend/lt5136fa4dbd237/lt519dca0c81457.jpg

Sebelum kami menjawab pertanyaan Saudara, berikut ini kami paparkan mengenai kualifikasi dari modifikasi itu sendiri. Adapun mengenai modifikasi menurut Kententuan Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”), menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek:

1.    rancangan teknis;

2.    susunan;

3.    ukuran;

4.    material;

5.    kaca, pintu, engsel, dan bumper;

6.    sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan

7.    tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012.

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

–          modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;

–          modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;

–          Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe. Uji Tipe dimaksud terdiri atas:

1.    pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan

2.    penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009.

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009.

Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No. 55/2012.

Berdasarkan hal-hal kami sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No.22/2009 dan PP No.55/2012.

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 UU No.22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).

Kemudian, dalam hal mengenai izin sebagaimana yang Saudara maksudkan dalam pertanyaan kedua, dapat kami jelaskan bahwa pada saat pembelian onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2009 dan PP No.55/2012 maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.    Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan


 

Nach….bagaimana pendapat sampeyan ?

Komentar»

1. hayyu motor - 07/09/2014

Lega….modif bisa jalan terusss 😀

Kobayogas - 07/09/2014
ax125 - 07/09/2014

syukurlaah…

gilaroda2 - 07/09/2014

harusnya dikasih contoh yang lugas, biar jelas, dan makpyoh! (pake contoh gambar/ plotro hasil modifan yg dilarang biar gak hoax) 😀

2. #034 - 07/09/2014

Hmmm….msh blm faham 100%
Tp yg jls b.bee msh sgt CBR. Hehe

3. zuroichi - 07/09/2014

sekedar poles dikit biar lebih keren kayak nya ga apa ya

4. jimjoker - 07/09/2014

Seperti hal nya, plat nomor kendaraan belum keluar, ada razia kena tilang, padahal yg ngeluarin plat siapa yg di salahin siapa, pasal pertama pemerintah selalu benar. Hmm

5. kusnanto - 07/09/2014

knalpot enggak masalah.

cah ndeso - 07/09/2014

kata siapa..? ambang batas kebising diatur tersendiri lho…

kusnanto - 07/09/2014

ow ya? ada pasalnya Kah?

6. awank - 07/09/2014

berarti kalo dari naked dijadiin full fairing hrz pake sertifikat dnx..

7. fitronzawaramotor - 07/09/2014

mumet lah…

8. ax125 - 07/09/2014

ane make kawasaki athlete, pernah ditilang krn dikiranya FU make batok custom dan ubah tangki -___-“

dody - 07/09/2014

Pake hypermotard dikira cs1 modifan nggak ya?

9. rony - 07/09/2014

setelah saya baca,gak ad yg menyebutkan modif motor kang.klo mobil polisi yg dimodif gmna hayo?pa hukumnya jg sama.monggo ditelah

10. R fan - 07/09/2014

polisi nggolek duit.. hahaha

11. s0erya - 07/09/2014

indonesia negara sederhana yang terlalu rumit aturannya!!

12. Muhamad Helmi Fikri - 07/09/2014

mematikan kreatifitas anak bangsa, lebih baik pesan ini disampaikan ke presiden baru yang katanya mau meningkatkan kreativitas anak bangsa.. biar nanti pasalnya diubah 😀

13. waton - 07/09/2014

Kalau roda 2 dimodif jadi roda 3 seperti yg banyak dipakai para penyandang cacat kaki atau becak motor kayak di Sumutra Utara, masuk aturan / pasal mana ya ?

14. penggemarmotor - 07/09/2014
15. penggemarmotor - 07/09/2014
16. hyogacorp - 07/09/2014

Aturan ngaco..mematikan kreatifitas, mematikan ekonomi alternatif (bengkel2 n custom shop n yg jual online sparepart)..yg bikin aturan ngaco, taunya cm pk yg standar pabrik doank..ga kreatif…

17. hyogacorp - 07/09/2014

Motor aing kumaha aing…wkwkwkwkw…duit2 gw, motor2 gw…asalkan ga ganggu (mata n telinga org lain alias ribut) n bikin celaka org laen ya ga masalah…

18. ipanase - 08/09/2014

lampu2 knalpot kaki2 dll

19. Motor Pakai Lampu Halogen Ditilang, Bisa didenda 24juta, Berikut Pasalnya… | ARIPITSTOP - 10/09/2014

[…] Yup…UU no 22 tahun 2009, untuk lebih jelas mengenai pasal ini bisa baca (klik disini). […]

20. arif candra - 10/09/2014

mungkin yang di maksud HID

21. Razia Knalpot Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Geber Knalpot Bising Depan Kuping Pemilik | ARIPITSTOP - 15/09/2014

[…] sudah ada undang2nya yang mengatur modifikasi motor seperti yang beberapa waktu lalu saya bahas. Banyak yang mendukung namun banyak pula yang mempertanyakan kebijakan ini karena dikabarkan pihak […]

22. joely erick - 18/09/2014

mumet ndan…..

23. Agung.Sw - 29/09/2014

Reblogged this on warzilla and commented:
Masukan bwat yg mau modif

24. Modifikasi Melanggar Pasal 277 Ayat 316 (2) Denda 24 Juta Ternyata Masih Marak | ARIPITSTOP - 16/06/2015

[…] Berikut Penjabaran Pasal Memodifikasi Motor Diancam Kurungan 1 Tahun Penjara […]

25. abdel - 16/06/2015

gk boleh modif secara bebas bro…?? hmmm gk seru…

26. dmnc - 17/06/2015

silahkan diterapkan kalauuu polisinya juga ngerti…..:D ane yakin kaga. soalny kl ngerti, tuh kendaraan dines polisi jg bnyk yg kena 😀 silakan di cek

27. Vixion ditilang Karena Pakai Ban Lebih Kecil Dari Standar | ARIPITSTOP - 18/08/2015

[…] Berikut Penjabaran Pasal Memodifikasi Motor Diancam Kurungan 1 Tahun Penjara […]

28. Razia Knalpot Sudah Merambah Jakarta, Nich Disuruh Ganti di TKP | ARIPITSTOP - 19/08/2015

[…] Berikut Penjabaran Pasal Memodifikasi Motor Diancam Kurungan 1 Tahun Penjara […]

29. Kantor Polisi Mendadak Jadi Bengkel Dadakan, Hati2 Mau Saat Modif Motor | ARIPITSTOP - 23/08/2015

[…] Berikut Penjabaran Pasal Memodifikasi Motor Diancam Kurungan 1 Tahun Penjara […]

30. ito takahasi - 23/08/2015

ya modifnya jgn terlalu extrim to

31. Hanya Gara-Gara Pasang Baut Monel di Plat Nomor Kena Tilang | ARIPITSTOP - 24/12/2015

[…] dari artikel lama, sudah sejak tahun 2014 artikel ini saya luncurkan. Untuk baca lebih lengkap klik disini tentang penjabaran pasal […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: